Ayat-ayat Tentang Kepemerintahan

Thanks For…

AYAT-AYAT TENTANG KENEGARAAN

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat ahkam

Dosen pembimbing: Nur Rohman CS, S.Ag, M.Si, MA

Disusun oleh: Siswady_re

FAKULTAS SYARI’AH
JURUSAN AKHWALUS SYAKHSYIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUNNAJAH
JAKARTA
2012 M/ 1434 H

Al-qur’an surat An-nur ayat 55

وعد الله الّذين امنوا منكم وعملوا الصّلحت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم…

“Allah telah berjanji pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa ia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa….

Dari keterangan ini dapat di tarik dua masalah yang fundamental, yaitu:

1. Islam menggunakan ‘Khilafah’ sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan atau yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti) Tuhan.

2. Kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan
mensejahterakan masyarakat dan dijanjikan kepada seluruh masyuarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan dimuka bumi sesuai dengan kapasitas individunya.

Kata kekuasaan dan kekhalifahaan dngan sendirinya akan terkait dengan raja- raja atau otoritas kepuasaan. Meurut konsep al-Qur’an, kekhalifahaan bukanlah hak istimewa individu, kelas atau kelompok terteentu, melaikan hak kolektif yang mengakui kedaulaaan mutlak Tuhan atas diri mereka dan menjalankan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Rasul.

Pemikiran tentang konsep negara dilandasi oleh tiga dasar atau anggapan: pertama, Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk uantuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem politik barat, tetapi kembali ke sistem Islam enagn merujuk kepada pola politik al-Khulafaur al-Roshidiin. Sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam, kedua kekuasaan tertinggi, dalam istilah politik Islam adalah kedaulatan. Dan kedaulatan tertingi dalam politik Islam ada di tangan tuhan, sedangkan manusia adalah hanya pelaksana kedaulatan Tuhan sebagai Khlifah-Khalifah Allah du bumi. Ketiga, Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangasaan.

Alquran Surat an Nisa ayat 59

يأيّها الّذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّه الى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya, dan Uli al-Amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)dan lebih baik akibatnya.

Quran Surat an Nisa ayat 83

وإذا جآءهم أمر من الأمن او الخوف اذاعوبه ولو ردّوه الى الرّسول والى اولى الأمر منهم لعلمه الّذين يستنبطونه منهم …

“Dan apabila mereka ditimpa suatu hal, keamanan atau ketakutan, mereka siarkan (kepada musuh). Dan kalau mereka serahkan hal itu kepada Rasul atau kepada Ulil Amri (yang mempunyai urusan diantara kamu), niscaya orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu.

ada diantara mufasir yang menafsir kata ulil amri’ pada ayat pertama dengan penguasa kaum muslimin pada masa rasul dan pada masa sesudah rasul termasuk para khalifah, para qadli dan panglima perang. Ada juga yang menafsirkan dengan ulama syara’ . Sedangkan kata Ulil amri pada ayat kedua ditafsirkan dengan sahabat senior atau para pemimpin mereka. Akan tetapi menurut Ali Abdul Raziq, tidak ada seorangpun yang menganggap kedua ayat tersebut diatas sebagai dalil wajibnya mendirikan khilafah/negara.

Jadi menurutnya, kedua ayat ini masih belum memadai sebagai dalil adanya khilafah atau negara. Namun kandungan ayat tersebut ialah membuktikan adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan- persoalan yang mereka hadapi. Makna ini jelas lebih umum dan luas dibandingkan dengan makna yang mereka sebutkan. Malahan pengertian seperti itu satu sama lain berbeda jauh.

Sebagaimana Al-Qur’an, Al-Sunah juga tidak membicarakan khilafah ini. Seandainya ada hadits yang bisa dijadikan dalil, niscaya mereka lebih mendahulukannya dari pada ij’ma dan tentu pengarang Al-Mawaqif (yang dimaksud ialah Abdurrahman Al-Iji dan Sayyid Syarip Al-Jurjani) tidak mengatakan bahwa Ijma dalam mendirikan negara ini tidak memiliki sandaran dalili Naqli.

Rasyid Ridlolah diantara ulama yang berusaha mendapatkan Al-Sunah sebagai dalil atas kewajiban mendirikan negara atau khilafah. Dia kritik Al- Taftazzany dan orang-orang lainnya yang dianggapnya telah lupa mengambil hadits-hadits shahih yang menetapkan adanya jama’ah kaum muslimin dan imam mereka. Sementara ada hadits lain yang mengemukakan bahwa orang yang mati yang belum melakukan bai’at maka kematiannya bagaikan kematian orang jahiliyyah. Ada lagi hadits Hudzaifah yang menyatakan “Tetaplah kamu dalam jama’ah kaum muslimin dan imam mereka “

Menurut Ali Abdul Raziq, para ulama tidak menjadikan hadits-hadits itu sebagai dalil dalam masalah ini. Sungguh demikian ia mengakui bahwa Rasyid Ridlo bukanlah orang yang pertama kali mengemukakan konsep ini, sebelumnya Ibn hazm Al- dhahri juga mempunyai dugaan bahwa ayat 59 surat al-nisa dan beberapa hadits shahih yang menyatakan perlunya ta’at kepada imam, dapat dijadikan dasar kewajiban pendirian suatu negara atau khilafah.

Menurut Al-Raziq, bila dilakukan penelitian terhadap hadits-hadits yang disebutr diatas, semuanya tidak ada yang memadai untuk dijadikan dalil terhadap anggapan mereka itu, yakni bahwa syariat Islam mengakui adanya hegara atau imamah, Al-‘udhma dalam pengertian menggantikan nabi dan menduduki kedudukannya dikalangan kaum muslimin, apalagi untuk dijadikan dalil bahwa khilafah adalah aqidah syari’ah dan salah satu diantara hukum-hukum agama.

Semua hadits Rasulullah Saw. yang menuturkan tentang Imamah, Khilafah, bai’at dan istilah-istilah lainnya tidak menunjukan suatu pengertian lebih banyak ketimbang yang masih ada dalam ucapan Yesus ketika menyinggung berbagai hukum yang berkenaan dengan pemerintahan kekaisaran. Dalam hal ini al-Raziq mengutip perkataan Isa al-Masih, yaitu: “berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan.

Setelah al-Raziq berusaha mematahkan argumentasi yang menganggap pembentukan khilafah adalah wjib syar’i, lalu Ia meninjau khilafah dari sudut sosioligi-historis. Menurutnya, ia hanya melahirkan keburukan dan kebobrokan. Semenjak pertengahan abad ke tiga Hijriyah, kekhilafahan Islam mulai kehilangan pengaruhnya dn kekuasaanya hanya terbatas tidak lebih pada satu wilayah yang sempit terletak di Bahgdad sebgai tempat khalifah tidak lebih baik disbanding dengan negeri-negeri yang telah lepas dari kekhalifahan. Demikian juga kondisi perekonomiannya.

Allah menjamin ketinggian dan kelestarian agama-Nya, namun Allah tidak menghendaki ketinggian atau kehinaan agama-Nya tergantung kepada suatu bentuk pemerintahan atau kepemimpinan. Dan Allah juga tidak menghendaki kebaikan atu kerusakan hamba-Nya yang muslim tergantung kepda Khilafah atau pra khalifah.

Sebelum mengkaji kepemimpinan Rasululllah, al-Raziq antara lain mengatakan bahwa risalah bukanlah mulk keduanya tidak memiliki keterkaitan. Risalah adalah suatu kedudukan dan mulk adalah kedudukan lainnya. Banyak diantara malik yang bukan nabi dan banyak Rasul yang bukan Malik bahkan kebanyakan Rasul bertugas semata-mata sebgai Rasul. Dalam sejarah Rasul, sedikit sekalai orang yang menggabungkan kedua kedudukan itu.

Ali Abdul Raziq mengakui bahwa Nabi melakukan tindakan yang bisa dinilai sebagai pengaturan politik dalam menjalankan pemerintahnnya, seperti jihad. Jika jihad (perjuangan dengan senjata) disamping alat dakwah juga diartikan sebagai cara untuk mengokohkan negara dan memperluas kerajaan, maka orang yang mengambil kesimpulan bahwa disamping sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad juga sebagai penguasa politik. Namun al-Raziq mengajukan suatu pertanyaan apakah pembentukan pemerintahan Islam dan berkecimpungnya Nabi didalamnya merupkan bagian tugas yang diperintahkan wahyu Allah atau di luar tugas beliau sebagai pembawa risalah.

Menurutnya, prilaku politik yang dilakukan Nabi adalah di luar tugasnya sebagai pembawa risalah. Kalau memang ternyata Nabi menjadi pemimpin politik, maka hal itu timbul karena fenomena kebutuhan duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan risalah. Selanjutnya, al-Raziq memberikan penjelasan, memang benar tugas risalah itu menuntut Nabi untuk memiliki semacam kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya, tetapi kepemimpinan dan kekuasaan raja ats rakyatnya.

Menurutnya, kekuasaan Rasul atas bangsanya adalah kekuasaan Rohani/keagamaan dan ketundukan yang sempurna yang selanjutnya dengan ketundukan fisik. Sedangkan kekuasaan politik adalah kekuasaan pisik yang berdasarkan atas kekuasaan fisik tanpa ada kaitan dengan hati. Yang pertama kekuasaan memimpin dan menunjukan jalan untuk menuju jlan Allahm, sedangkan yang kedua kekusaan yang mengatur kemakmuran dan kebaikan kshidupan duniawi. Yang pertama untuk agama dan yang kedua untuk dunia. Yang pertama untuk Allah yang kedua untuk menusia, yang pertama kepemimpinan agama dan kedua kepemimpinan politik sangatlah jauh perbedaan antara kedudukan agama dan politik.

Sungguh pun demikian, al-Raziq memandang logis bila semua umat manusia inin memeluk suatu agama dan diatur oleh suatu ikatan keagamaan. Sedangkan bila umat manusiadi muka bumi ini diatur melalui ikatan polittik dibawah satu pemerintahan, maka hal itu dengan segera akan membuat mereka keluar dari watak kemanusiaanya dan itu tidak sesuai kehendak Tuhan.

Pengaturan manusia melalui pemerintah dan ikatan politik merupakan suatu kebutuhan duniawi yang dipasrahkan oleh Allah kepada kemampuan akal maanusia. Manusia diberikan kebebasan untuk mengaturnya melalui bimbingan dan pertimbangan akal, ilmu pengetahuan, interes, dorongan nafsu dan ambisi-ambisi mereka. Dan inilah hikmah yang diberikan Allah agar manusia menjadi bangsa yang beraneka.

Pandangan-pandangan Ali Abdul Raziq ini, yang berlandaskan kepada pola pemahaman yang memberikan gambaran tentang tidak adanya dalil tentang konsep negara, yang merupakan lembaga khilafah. Tegasnya ia menolak sistem khilafah yang dianggap merupakan sistem pemerintahan Islam yang ideal dan sistem pemerintahan yang berdasarkan Al-qur’an dan Al-sunah .Menurutnya, yang ada hanya pemerintahan duniawi yang terlepas dari konsep-konsep keagamaan. Dan Ia menunjukan bahwa agama dan negara mempunyai peran dan tugas masing-masing serta antara agama dan negara tidak boleh disatukan dalam sebuah lembaga.

Quran Surat an Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Sebuah riwayat yang menceritakan ayat tentang memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil ini adalah sebuah kisah ketika terjadinya pembukaan kota Mekkah. Ketika itu, penjaga ka’bah adalah ‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr. Beliau mengunci ka’bah. Maka ‘Abbâs mengambil dengan paksa kunci tersebut. Lalu Rasulullah mengutus ‘Alî RA untuk meminta ‘Abbâs mengembalikan kunci tersebut dan meminta maaf kepada ‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr. Setelah itu, ‘Ali RA pun menceritakan pada ‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr bahwa ayat ini diturunkan kepadanya. Maka ‘Utsmân bin ‘Abd al-Dâr pun memeluk Islam.
Keadilan adalah merupkan asas kepimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Terlestarilah keamanan. Seluruh syariat yang datang dari Allah (seperti agama Yahudi dan Nasrani) itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. Kata adil menurut `Ibn ‘Athiyyah: “telah berkata al-Qâdlî `Abû Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak”.

Demikian penjelasan mengenai ayat kenegaraan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa dari ayat-ayat diatas. Dengan ini saya minta maaf apabila ada kesalahan yang secara tidak sengaja, karena manusia tidak luput dari dosa dan khilaf.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, Al-Ikhlas Surabaya, 1963
Djazuli, A. Persoalan dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturi, IAIN SGD, Bandung, 1990.
Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm, Al-Maktabah al-Hayat, Beirut. 1925

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.